Anggaran dasar hmi

Dari HMIpedia
Langsung ke: navigasi, cari

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM[1]

Mukaddimah[sunting]

Sesungguhnya Allah Subhanahu wata‘ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Menurut iradat Allah Subhanahu wata‘ala kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah Subhanahu wata‘ala Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata‘ala.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu wata‘ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

Bab I Nama, Waktu dan Tempat[sunting]

Pasal 1 Nama
Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.
Pasal 2 Waktu dan Tempat kedudukan
HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

Bab II Azas[sunting]

Pasal 3 Azas
HMI berazaskan Islam.

Bab III Tujuan, Usaha dan Sifat[sunting]

Pasal 4 Tujuan
Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’Ala.
Pasal 5 Usaha
  1. Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
  2. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
  3. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
  4. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan dienul islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  5. Memperkuat ukhuwah islamiyah sesama umat islam sedunia.
  6. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
  7. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan angka (1) s.d. (7) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Bab IV Status Fungsi dan Peran[sunting]

Pasal 7 Status
HMI adalah organisasi mahasiswa.
Pasal 8 Fungsi
HMI berfungsi sebagai organisasi kader.
Pasal 9 Peran
HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

BAB V Keanggotaan[sunting]

Pasal 10
  1. Yang dapat menjadi anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang/Pengurus Besar HMI.
  2. Anggota HMI terdiri dari :
    1. Anggota Muda.
    2. Anggota Biasa.
    3. Anggota Kehormatan.
  3. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
  4. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam ART HMI

BAB VI Kedaulatan[sunting]

Pasal 11
Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

BAB VII Struktur Organisasi[sunting]

Pasal 12 Kekuasaan
Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.
Pasal 13 Kepemimpinan
  1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
  2. Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI, dibentuk Badan Koordinasi.
  3. Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang, dibentuk Koordinator Komisariat.
Pasal 14 Majelis Pengawas dan Konsultasi
  1. Ditingkat Pengurus Besar HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI.
  2. Ditingkat Pengurus Cabang HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi PC HMI.
  3. Ditingkat Pengurus Komisariat HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi PK HMI.
Pasal 15 Badan–Badan Khusus
Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka dibentuk Korp-HMI-wati, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan.

BAB VIII Keuangan dan Harta Benda[sunting]

Pasal 16 Keuangan dan Harta Benda
  1. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
  2. Keuangan dan Harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.

BAB IX Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran[sunting]

Pasal 17
  1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
  2. Harta benda HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal Islam.

BAB X Penjabaran Anggaran Dasar, dan Pengesahan[sunting]

Pasal 18 Penjabaran Anggaran Dasar HMI
  1. Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI.
  2. Penjabaran pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI.
  3. Penjabaran pasal 5 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional.
  4. Penjabaran pasal 6 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI.
  5. Penjabaran pasal 8 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
  6. Penjabaran pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI.
  7. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar point a hingga f di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 19 Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI.
Pasal 20 Pengesahan
Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada :

Referensi[sunting]

  1. Anggaran Dasar HMI hasil Kongres XXVIII di Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan tanggal 15 Maret - 15 April 2013

Berkas:AD-HMI.pdf